Kondisi
ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat
pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan
ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di
mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan
dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.
1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan
mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan.
Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.
Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)
yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas
Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun
pendek.
2. Penurunan nilai uang
Untuk membendung
inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada
tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan
nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500
nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua
simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan.
3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan
dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat
nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam
pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah
inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan.
Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan
prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.
4. Pembangunan Proyek Mercusuar
Keadaan perekonomian
semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek
Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat
perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces)
sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar
seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI
Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi,
pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

Pembangunan Kompleks
Olahraga di Senayan, termasuk Gelora Bung Karno merupakan proyek yang
ambisius pada saat itu. (Sumber: sejarahri.com).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar