Pelaksanaan Masa Demokrasi Terpimpin

Sejarah Indonesia “1959-1966” merupakan masa dimana sistem “Demokrasi Terpimpin” sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Latar Belakang

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

• Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
• Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
• Dari segi politik, Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 ialah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra dikalangan anggota konstituante.

Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966 yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno ialah kepemimpinan pada satu tangan saja yakni Presiden.

Tugas Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidakj setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena: pada masa Demokrasi parelementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan Masa Demokrasi Terpimpin

• Kebebasan partai dibatasi.
• Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
• Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
• Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional.